Rabu, 11 Nopember 2009
JAKARTA[KANALPEMILU.NET]---Rencananya hari ini Rabu, 11 Nopember 2009, Transparency International Indonesia (TI) akan mempublikasikan hasil risetnya tentang dana kampanye tujuh partai yang bermasalah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). TII memandang bahwa sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama penegakan demokrasi.
Dari hasil penelitian TII, selama pelaksanaan pemilu kemarin terdapat laporan mengenai pendanaan yang tidak sah dan tidak jelas asalnya pada partai politik. Ketujuh partai politik yang disurvei oleh TII adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
Menurut Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki, dari ketujuh partai politik tersebut tak ada satu pun yang mempublikasikan laporan keuangannya. Penilaian Sekjen TII ini didasarkan pada hasil riset lembaga yang dipimpinnya itu yaitu dengan menggunakan metode Crinis.
"Crinis ini untuk mengukur derajat transparansi pendanaan politik," ujar Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 11 Nopember 2009.
Hasil temuan TII ini adalah masih rendahnya standar pelaporan keuangan dari ketujuh partai politik tersebut dan tidak ada mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu kemarin. Sebab itu menurut Teten Masduki, TII merekomendasikan penyempurnaan regulasi keuangan politik. "Undang-undang Pemilu sudah mengatur keuangan partai. Tapi implementasinya lemah," papar Teten.***(LQ)