Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura, Tiga Partai dengan Tiga Jendral yang Tidak Akur

_{Jumat, 10 April 2009}

JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Partai Demokrat diperkirakan (dengan hasil semua quick count dan kecenderungan penghitungan progresif Komisi Pemilihan Umum) akan memenangi Pemilu Legislatif 2009. Wajah DPR-RI dan DPRD-DPRD pasti akan berubah, bukan lagi didominasi wakil-wakil Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun akan diwarnai wakil-wakil Partai Demokrat. Di DPR RI setidaknya Partai Demokrat akan memiliki lebih kurang 150 kursi (dari 57 kursi di Pemilu 2004).

Partai Demokrat dipimpin oleh Jendral (Purn) TNI Susilo Bambang Yudhoyono, dengan jabatan terakhir di ketentaraan sebagai Kepala Staf Teritorial TNI. Jabatannya yang paling kontroversial adalah Kepala Staf Kodam Jaya ketika tentara dan polisi di bawah kendali Kodam Jaya menyerbu Kantor DPP PDI Jakarta yang menewaskan sejumlah pendukung Megawati Soekarnoputri dan menimbulkan kerusuhan di Jakarta pada 27 Juli 1996. Ada dua partai lagi yang dipimpin pensiunan jendral, yakni Partai Gerindra yang dipimpin Letnan Jendral (Purn) TNI Subiyanto Prabowo (mantan menantu pensiunan Jendral Soeharto, Presiden RI selama tujuh periode anak ekonom Sosialis, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo) dan Partai Hanura yang dipimpin Jendral TNI (Purn) Wiranto, mantan Panglima TNI.

Ketiga jendral ini tidak akur, padahal partai mereka akan bertemu di DPR-RI dan di DPRD-DPRD karena baik Gerindra dan Hanura lolos dari aturan ambang batas parlemen (parleimentary threshold). Prabowo dan Wiranto bermusuhan karena Wiranto pernah menyingkirkan Prabowo dari jabatan Panglima Kostrad dengan tuduhan melakukan penculikan para aktifis Partai Rakyat Demokratik dan para aktifis pro Megawati Soekarnoputri.

Prabowo diperiksa di Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin Letjen Agum Gumelar. Dewan Kehormatan Perwira merekomendasikan bahwa Prabowo bersalah, namun tidak dibawa ke pengadilan militer. Sebagian besar korban yang diculik tidak kembali hingga sekarang.

Awal tahun ini, Agum Gumelar pernah menyatakan bahwa berkas putusan hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa diminta di Markas Besar TNI, namun Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang meminta copy berkas tersebut berdasarkan hak publik memperoleh informasi, ditolak oleh pimpinan Markas Besar TNI karena dokumen tersebut digolongkan oleh TNI sebagai dokumen rahasia negara.

Prabowo sangat sakit hati dengan Wiranto. Ketika Prabowo setuju untuk dicopot sebagai Panglima Kostrad, ia meminta syarat agar penggantinya adalah Letjen TNI Johny Lumintang, perwira asal Sulawei Utara yang masih paman Prabowo. Wiranto memenuhi syarat tersebut, namun segera mengganti Lumintang setelah mantan Wakil KSAD tersebut menjabat jabatan Pangkostrad hanya dalam 17 jam setelah serah terima dengan Prabowo. Lumintang marah dan tersinggung dengan Wiranto, demikian juga Prabowo.

Wiranto tidak akur dengan Yudhoyono karena persaingan dalam pemilihan Presiden 2004. Wiranto dalam kampanye-kampanye pemilihan Presiden 2004 menyerang Yudhoyono sebagai orang yang ambisius karena menyarankan Wiranto sebagai Panglima TNI waktu itu, untuk mengambilalih (kudeta) kepemimpinan nasional setelah Soeharto mengundurkan diri dalam krisis politik dan ekonomi, Mei 1998. Wiranto sendiri waktu itu dianggap bertanggungjawab atas kerusuhan Mei 1998 yang menelan ratusan korban tewas, perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan keturunan Cina, dan kerugian material yang besar. Wiranto sebagai Panglima TNI juga dianggap bertanggungjawab oleh Komisi Pencari Fakta (penyelidik) Komnas HAM atas kekacauan di Timor Timur sesudah referendum 1999, walaupun tidak dimasukkan dalam daftar tersangka pelanggar HAM berat oleh Kejaksaan Agung untuk diadili di Pengadilan HAM ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yudhoyono juga tidak akur dengan Prabowo, karena Prabowo terus-menerus menyerang
pemerintahan Yudhoyono dengan iklan-iklan politiknya yang gencar ditayangkan di televisi-televisi nasional. [TIM KANALPEMILU.NET]

Permalink