Skip to content
Home

Larangan dalam Kampanye

Dipenjara enam (6) bulan hingga 24 bulan dan denda Rp 6 juta hingga Rp 24 juta (Pasal 270, UU Pemilu No. 10/2008)

  1. Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI;

  2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

  4. Mengganggu ketertiban umum.

  5. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang dan/atau peserta pemilu yang lain.

  6. Merusak, menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

  7. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

  8. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut lain selain tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

  9. Menjanjikan atau memberi uang atau materi kepada peserta kampanye.

  10. Pelaksanaan kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah konstitusi.; Ketua, wakil ketua dan anggota BPK; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia ; Pejabat BUMN, BUMD, PNS, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Masyarakat Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih.

Permalink