Pemerintah Pusat Diminta Evaluasi Keamanan Aceh Menjelang Pemilu

 

BANDA ACEH [KANALPEMILU.NET] - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, (Kontras) Aceh meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi situasi keamanan dan politik di Aceh menjelang Pemilu. Selain itu Pemerintah Pusat diminta mempertegas lembaga keamanan yang memiliki otoritas sebagai pemegang kendali keamanan. Koordinator Kontras Aceh, Hendra Fadli mengatakan, permintaan tersebut terkait dengan ketidakjelasan peran kepolisian Aceh dan TNI dalam menangani sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran pemilu.

 

Menurut Hendra lembaga lembaga keamanan vertikal tunduk pada otoritas pemerintah

pusat. “Di Aceh peran mereka seharusnya berkoordinasi dengan otoritas Aceh. Dalam situasi normal peran kendali keamanan ini dipegang gubernur dan kepolisian. Namun faktanya dil apangan di tentara juga melakukan peran penegakkan hukum, menertibkan atribut kampanye dan membuat pos-pos keamanan,” kata Hendra.

 

Dalam dua pekan terakhir, tiga orang pengurus Partai Aceh tewas ditembak orang tidak dikenal. Pada 11 Februari lalu, Ketua Partai Aceh wilayah Desa ujung Kala, Melaboh Aceh Barat, Taufik tewas ditembak orang tak dikenal. Sebelumnya, dua anggota Partai Aceh, yang juga merupakan anggota Komite Peralihan Aceh tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Bireun dan Banda Aceh. Aparat kepolisian hingga kini belum mampu menangkap para pelaku. Sementara Panitia Pengawas Pemilu Aceh mengaku tidak bisa berbuat banyak. Alasannya kejadian tersebut terkait dengan kasus pidana murni. (/KBR-68H)