Risiko Menjadi Anggota Panwaslu

_{Selasa, 3 Maret 2009}

JAKARTA [KANALPEMILU.NET] - Menjadi panitia pengawasan Pemilihan Umum ternyata penuh risiko. Berbagai ancaman dan kekerasan kerap datang, bahkan nyawa bisa melayang. Apa usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi mereka dari risiko ini? Simak laporan reporter KBR68H, Humto Jaya Marbun berikut ini.

Satu nyawa anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sudah melayang. Di Simalungun, Sumatera Utara, pekan lalu, Ketua Panwaslu setempat dibunuh gara-gara menertibkan atribut kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Nur Hidayat Sarbini gusar dan khawatir para anggota Panwaslu di kabupaten/kota akan takut menjalankan tugas pengawasan jika teror dan kekerasan masih berlanjut. Dampak buruk lainnya, tambah Nur Hidayat, peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Pemilu akan menurun. Menangkal kejadian serupa, Bawaslu dan Kejaksaan Agung, kata Nur Hidayat, akan menyediakan penasihat hukum dan sudah berkoordinasi pula dengan kepolisian.

“Dalam kaitan tugas, kami sedang membicarakan dengan Kejaksaan Agung terkait jaksa sebagai pengacara negara. Kami juga lakukan upaya advokasi, atas semua persoalan yang kami alami. Kami sudah berkoordiniasi dengan kepolisian untuk mendapat perlindungan,” kata Nurhidayat Sardini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), disarankan segera memetakan daerah-daerah rawan teror dan kekerasan terhadap anggota Panitia Pengawas Pemilu di daerah. Menurut pemerhati Pemilihan Umum Jerry Sumampouw hasil pemetaan itu bisa diserahkan kepada kepolisian untuk memperkecil peluang teror dan kekerasan yang menimpa anggota Panwaslu.

Jerry menambahkan Panwaslu seharusnya tidak segan meminta pengawalan kepolisian saat menjalankan tugas pengawasan. Pasalnya, kata Jerry, meski badan atau panitia pengawas pemilu hanya bersifat sementara, namun jajaran di dalamnya tetap dapat dikategorikan pejabat publik.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsulbahri mengatakan Panitia Pengawas Pemilu di daerah seharusnya lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penertiban atribut kampanye. Sementara dari pihaknya, kata Syamsulbahri, KPU di daerah hanya akan meningkatkan sosialisasi soal kampanye dan pemasangan atribut. Kepada Panwaslu, Syamsulbahri berpesan agar Panwaslu bekerja sesuai peraturan.

Kepolisian Indonesia meminta agar Panitia Pengawas Pemilu segera melapor atau minta pengamanan jika ada teror dan kekerasan. Juru Bicara Kepolisian Indonesia Abubakar Nataprawira mengatakan anak buahnya siap mendampingi panwas saat penertiban atribut kampanye. Namun, tegas Abubakar, polisi tidak akan turun tangan mengeksekusi penertiban.

Abubakar mengatakan operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum telah digelar sejak Juli tahun lalu. Operasi itu, kata Abubakar, termasuk mengamankan Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu. [KBR 68H]

Permalink