KPU Tidak Akan Mengundurkan Pemilu

_{Jumat, 20 Maret 2009}

JAKARTA [KANALPEMILU.NET] - Komisi Pemilihan Umum tidak akan mengundurkan waktu pemilu, meski ada masalah dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha mengatakan KPU mengakui adanya ketidaksempurnaan prosedur DPT. Isu dugaan penggelembungan DPT yang mencuat di beberapa daerah membuat Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta KPU memundurkan waktu pemilu bila tidak siap dalam penyelenggaraannya. Ia juga menyatakan belum mendapat DPT dari KPU.

Komisi Pemilihan Umum KPU mengakui kesulitan mencegah munculnya daftar pemilih ganda karena tidak punya sistem untuk melacak dan mencegah terjadinya daftar pemilih ganda tersebut. Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan munculnya daftar pemilih tetap DPT ganda disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Bisa karena kesengajaan hingga kesalahan pendataan. Andi hanya bisa menyarankan kepada siapa saja untuk segera
melapor kepada KPUD setempat bila menemukan DPT ganda.

Anggota KPU Andi Nurpati berpendapat kecil kemungkinan DPT ganda akan mempengaruhi perolehan suara partai politik. Meski memiliki DPT ganda, seseorang tetap hanya mendapatkan 1 kali kesempatan menggunakan suaranya.

Gugatan atas DPT ini salah satunya datang dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih ini menemukan sekitar 200 ribu data dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu legislatif dimanipulasi. Kata Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung modus manipulasi itu dilakukan dengan menggandakan Nomor Induk Kependudukan, NIK. Dugaan manipulasi ini diantaranya terjadi di kabupaten Trenggalek, Ngawi dan Magetan
Jawa Timur. Besaran manipulasi itu mencapai 25% pada daerah yang jumlah pemilihnya 3,4 juta jiwa itu.

Jika di Jawa Timur baru sebatas dugaan, di Sulawesi Tenggata, manipulasi data DPT telah membuat KPUD setempat terpaksa memecat ketua PPK dan tiga anggota PPS . Para petugas lapangan pesta demokrasi itu ketahuan mengelembungkan data DPT. Sedangkan di Muna, Badan Pengawas Pemilu Daerah itu menemukan 500 pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap. Anggota Bawaslu Muna, Mochtar meminta KPU menghapus data fiktif
tersebut sebelum pemilu berlangsung.

Masalah manipulasi data ini menjadi masalah serius bagi partai -partai yang berlaga di Pemilu 2009. Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sengaja bertemu membahas masalah ini. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu merasa ikut bertanggungjawab atas buruknay data DPT. Bawaslu mengaku kecolongan. Untuk mencegah dampak buruk atas kasus ini, Badan Pengawas Pemilu,
Bawaslu mengusulkan Komite Penyelengara Pemungutan Suara, KPPS untuk memeriksa ulang dan mencoret daftar pemilih ganda. Cara ini diharaplan bisa jadi jalan keluar untuk mengatasi pengelembungan suara. Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya mengatakan KPPS masih punya waktu dua minggu lebih untuk memeriksa ulang DPT.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow meminta Komisi Pemilihan Pusat tidak mempertaruhkan legitimasi pemilihan umum. Karena itu, KPU Pusat harus segera mengecek dugaan tentang terjadinya manipulasi Daftar Pemilih Tetap di sejumlah daerah. Jeirry Sumampow mengatakan, KPU bisa langsung memperbaiki kesalahan yang terjadi pada Daftar Pemilih Tetap. Landasan hukumnya, kata Jeirry, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang tentang pelaksanaan pemilu.

Menanggapi dugaan manipulasi itu, Komisi Pemilihan Umum memastikan telah melakukan perbaikan atas Daftar Pemilih Tetap yang diduga dimanipulasi di Jawa Timur. Namun KPU tidak menjelaskan manipulasi DPT yang terjadi di daerah lainnya. Anggota KPU Syamsulbahri. Anggota KPU Syamsulbahri memastikan tidak akan ada lagi perbaikan DPT. Perpu tentang perubahan DPT kata Syamsul hanya memperbolehkan dilakukannya
satu kali perbaikan. Jadi apapun yang terjadi Pemilu akan tetap berlangsung dengan DPT yang sudah ditetapkan. [KBR68h]

Permalink